PIKIRAN RAKYAT - Bank DKI merespons dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Bank DKI menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung di ...

Keenam, adanya moral hazard dalam pembayaran kredit multi guna (KMG). Terdapat penyaluran kredit ... mengusut dugaan fraud dalam kebocoran dana Bank DKI. Hasil investigasi forensik terhadap ...

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah DKI (Bank DKI) menyatakan siap melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang ...

JawaPos.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap rencana pergantian nama Bank DKI. Saat ini, ia masih mempertimbangkan nama-nama yang nantinya akan dipilih, termasuk nama Bank Global atau Bank ...

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap opsi perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Global atau Bank Jakarta. Perubahan itu dilakukan saat Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Hal itu ...

the disruption in the Special Capital Region of Jakarta Development Bank or Bank DKI became the first experience for Nurul Nuraini. Moreover, this disruption has persisted for almost three weeks or ...

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo mendesak Bank DKI menerapkan prinsip meritokrasi dalam perekrutan direksi.

akarta Governor Pramono Anung has taken active steps to improve operations at Bank DKI after the city-owned bank’s digital and mobile banking services suffered a series of technical glitches ...

Bank DKI memastikan data dan dana nasabah tetap aman meski sempat terjadi gangguan sistem layanan. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya ...

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Governor Pramono Anung dismissed city-owned Bank DKI's IT Director, Amirul Wicaksono, from his position during a closed meeting with the bank's Board of Directors on ...

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Bank DKI buntut gangguan sistem layanan. Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD meminta agar dilakukan audit dengan menggandeng BPK dan OJK.